新闻是有分量的

Diduga melanggar kode etik,Fahri Hamzah dan Fadli Zon dilaporkan ke MKD DPR

2016年11月11日下午1:40发布
2016年11月11日下午5:48更新

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto(kanan),Fahri Hamzah(kedua kanan),Fadli Zon(kedua kiri)dan Taufik Ku​​rniawan berjabat tangan usai menutup masa sidang I Tahun 2016/2017 di Kompleks Parlemen Senayan,Jakarta,Jumat(28/10)。 Foto oleh / Puspa Perwitasari / ANTARA

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto(kanan),Fahri Hamzah(kedua kanan),Fadli Zon(kedua kiri)dan Taufik Ku​​rniawan berjabat tangan usai menutup masa sidang I Tahun 2016/2017 di Kompleks Parlemen Senayan,Jakarta,Jumat(28/10)。 Foto oleh / Puspa Perwitasari / ANTARA

雅加达,印度尼西亚(更新) - Sekretariat Nasional Komite Penegakan Pro Justicia melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon ke Mahkamah Kehormatan Dewan(MKD)DPR。 Keduanya dianggap menyalahi kode etik DPR。

“kami menyerahkan pengaduan adanya dugaan pelanggaran kode etik ini,”kata kuasa hukum Sekretariat Nasional Komite Penegakan Pro Justicia(KPPJ)Finsen Mendrofa di Gedung Nusantara I,Jakarta,Jumat 2016年11月11日。

Dugaan pelanggaran kode etik itu dilakukan Fahri dan Fadli saat keduanya berorasi dalam aksi damai 11月4日。 Orasi keduanya,kata Finsen,“Bertujuan menggulingkan atau menjatuhkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo。”

Finsen mencontohkan,saat unjuk rasa hari itu,Fahri berkata ada dua jalan untuk menurunkan Presiden Joko Widodo,yaitu melalui parlemen ruangan dan parlemen jalanan。 “Secara utuh pernyataannya sudah kami lampirkan sebagai bukti,”ujarnya。

Finsen menilai tidak pantas dan tidak etis bagi seorang wakil rakyat berbicara seperti itu,apalagi di depan massa yang begitu banyak。 Ia mengatakan Fahri diduga melanggar kode etik dewan dan Undang-Undang tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD。

“Sebagai anggota DPR wajib berada di atas semua golongan,tidak pada golongan tertentu agar tidak mencederai institusi DPR atau lembaga tinggi negara ini,”katanya。

Finsen menambahkan,menurut undang-undang,setiap anggota dewan wajib memelihara kerukunan nasional。 Ia berharap MKD memverifikasi laporan dan bukti-bukti yang disampaikan serta memrosesnya。

Dalam kesempatan terpisah,Fadli Zon mengatakan dirinya mengikuti aksi ujuk rasa atas undangan para kyai。 Ia membantah telah melanggar kode etik DPR dalam aksi ujuk rasa tersebut。

“Tidak ada etika yang dilanggar,semua apa yang saya lakukan itu merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi pengawasan(DPR),”katanya。 -dengan laporan ANTARA / Rappler.com