新闻是有分量的

Pemerintah himbau demonstrasi dilakukan secara tertib demi stabilitas ekonomi

2016年11月16日下午7点40分发布
2016年11月16日下午8:41更新

ORASI ILMIAH。 Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan orasi ilmiah dalam Dies Natalis Institut Teknologi Sepuluh November(ITS)ke-56 di Surabaya,Jawa Timur,Kamis,11月10日。 Foto oleh Irfan Anshori / ANTARA

ORASI ILMIAH。 Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan orasi ilmiah dalam Dies Natalis Institut Teknologi Sepuluh November(ITS)ke-56 di Surabaya,Jawa Timur,Kamis,11月10日。 Foto oleh Irfan Anshori / ANTARA

印度尼西亚雅加达 - Menteri Keuangan,Sri Mulyani mengimbau agar publik melakukan demonstrasi sesuai dengan aturan yang ditetapkan di dalam Undang-Undang。 Sebab,jika berakhir ricuh,maka yang terdampak adalah situasi perekonomian di dalam negeri。

Himbauan ini disampaikan menjelang adanya aksi lanjutan demo besar yang direncanakan pada tanggal 11月25日mendatang。 Kendati belum dipastikan apakah akan terealisasi,tetapi muncul indikasi publik segera melakukan penarikan uang secara besar-besaran dari bank secara bersamaan di tanggal tersebut。

“Kalau aspirasi itu bersifat merusak kan yang rugi sebenarnya masyarakat dan perekonomian sendiri。 Jadi,himbauan seperti itu(menarik uang secara besar-besaran dari bank)tidak akan sekalan dengan tujuan masyarakat sendiri,“ujar Sri yang ditemui di kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu,11月16日。

Masyarakat pada umumnya menginginkan suasana perekonomian berjalan baik,menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kepercayaan。 Jika itu semua terwujud,maka kemakmuran rakyat secara otomatis akan meningkat。

“Kami terus memperbaiki koordinasi antar lembaga keuangan。 Silahkan,menyampaikan aspirasi politik,tetapi jangan merusak pondasi dan sendi ekonomi,“kata perempuan yang pernah menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia itu。

Himbauan dan indikasi penarikan uang secara besar-besaran pada tanggal 11月25日beredar luas di media sosial dan aplikasi pesan pendek。 Dalam pesan tersebut disebutkan aksi tarik uang secara bersamaan dapat menimbulkan dampak buruk bagi stabilitas ekonomi,sosial dan politik。 Ujung-ujungnya kepercayaan publik terhadap pemerintah akan tergerus。

Lalu,benarkah demonstrasi tanggal 11月25日akan terlaksana pasca gubernur non aktif Basuki“Ahok”Tjahaja Purnama ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan​​ agama? (BACA: )Presiden Joko“Jokowi”Widodo tegas mengatakan tidak akan ada demonstrasi pada tanggal 11月25日。

Sementara,juru bicara kepresidenan,Johan Budi,meminta agar masyarakat sebaiknya tidak ikut berdemonstrasi。 Alih-alih ikut kembali turun ke jalan,Johan mengimbau agar publik mengawal proses penyidikan kasus yang melibatkan Ahok。

Di tempat terpisah,Kapolri Jenderal Tito Karnavian dengan tegas mengatakan tidak perlu lagi ada aksi demonstrasi。 Sebab,pihak kepolisian sudah menunjukkan keseriusan mereka dalam memproses kasus dugaan penistaan​​ agama。 Bahkan,状态Ahok sudah dinaikan menjadi tersangka。

Dia justru mengaku bingung jika masih ada sekelompok masyarakat yang mengimbau agar publik kembali turun ke jalan。

“Kalau ada yang mau turun ke jalan lagi untuk apa? Jawabannya gampang,kalau ada yang ngajak turun ke jalan lagi apalagi membuat keresahan dan keributan cuma satu saja jawabannya。 Agendanya bukan masalah Ahok。 Agendanya adalah inkonstitusional dan kita harus melawan,“ujar Tito kepada yang menemuinya di kantor Polda Metro Jaya pada Rabu,11月16日。 - Rappler.com