新闻是有分量的

KPK:Alasan butuh izin Presiden untuk memeriksa Setya Novanto mengada-ada

2017年11月13日下午5点38分发布
2017年11月13日下午5:38更新

MENJAWAB PERTANYAAN。 Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif(kanan)dan Saut Situmorang menjawab pertanyaan dari komunitas anti korupsi di Gedung KPK,Senin,30 Oktober。 Foto oleh Wahyu Putro A / ANTARA

MENJAWAB PERTANYAAN。 Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif(kanan)dan Saut Situmorang menjawab pertanyaan dari komunitas anti korupsi di Gedung KPK,Senin,30 Oktober。 Foto oleh Wahyu Putro A / ANTARA

雅加达,印度尼西亚 - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK)Laode M. Syarief menilai alasan mangkirnya Ketua DPR Setya Novanto dari pemanggilan hari ini mengada-ada。 Sebab,sebelumnya Setya pernah hadir ketika dipanggil oleh lembaga anti rasuah itu dan tidak membutuhkan izin dari Presiden seperti yang ia sampaikan saat ini。

“Tidak ada sama sekali aturan yang mengharuskan KPK untuk mengantongi izin dari Presiden。 Baca saja lah aturannya,kan sudah ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang tidak mewajibkan adanya izin dari Presiden。 Alasan itu hanya mengada-ada,“ujar Laode yang ditemui di gedung KPK pada Senin,11月13日。 (BACA: )

Ia pun mempertanyakan mengapa Setya kini membutuhkan izin dari Presiden sebelum diperiksa oleh KPK。 Padahal,sebelumnya ia bisa hadir dua kali untuk memberikan keterangan。

Lalu,apakah KPK mulai menggunakan kewenangannya untuk memanggil Setya secara paksa? Ia tidak membantah jika secara hukum,KPK dibolehkan untuk menjemput secara paksa seseorang。

“Tetapi,saya yakin,Beliau bisa hadir tanpa harus menempuh mekanisme itu,”kata pria yang pernah menjadi pengajar di Universitas Hassanudin itu。

责任serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua KPK lainnya Saut Situmorang。 Ia berharap pintu tobat mengetuk hati nurani Setya sehingga Ketua Umum Partai Golkar itu bersedia hadir ketika dipanggil KPK。

“Siapa tabu besok kemudian tiba-tiba dia,Allah bekerja sama dia,sadar,datang,mengakui,kan lebih bagus begitu kan。 Jangan berandai-andai dulu lah(untuk melakukan pemanggilan paksa)。 Setiap orang punya pintu tobatnya kok,“kata Saut yang ditemui di Universitas Indonesia,Depok pada pagi tadi。

Ini merupakan alasan yang sama yang digunakan Setya untuk mangkir dari pemanggilan KPK pada 6月11日lalu。 Alasan itu memicu perdebatan publik karena untuk pidana khusus seperti narkoba dan korupsi,KPK tidak perlu meminta izin kepada Presiden。

Setya pun diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo dalam lanjutan penyidikan kasus korupsi KTP Elektronik。 Setya diduga sebagai mantan Ketua Fraksi Golkar di Komisi 2 diduga mengetahui peran Anang dalam proyek yang menelan biaya Rp 5,9 triliun。

Sementara,Setya sendiri saat ini memilih untuk memenuhi undangan HUT ke-53 Partai Golkar di Provinsi Nusa Tenggara Timur(NTT)。 Ketika ditemui media,Setya mengaku masih belum memikirkan untuk membawa kasusnya kembali ke meja praperadilan。

“Saya belum berpikir untuk melakukan praperadilan。 Masih jauh,“ujar Setya kepada media yang menemuinya di Kupang pada hari ini。

Saat ini,ia mengaku masih akan berkonsentrasi untuk menjalankan tugas kenegaraan dan tugas-tugasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar。

“Saya sekarang fokus jalankan tugas kenegaraan dan partai,”kata dia。

Ia menyebut masih tetap menghormati proses hukum dan melihat perkembangan kasusnya ke depan。

KPK menetapkan kembali sebagai tersangka untuk kali kedua dalam kasus korupsi KTP Elektronik pada Jumat,11月10日。 Ia diduga telah melakukan tindak korupsi bersama dengan beberapa orang yang sebelumnya sudah dijadikan tersangka dan narapidana,antara lain Anang Sugiana,Andi Agustinus,Irman dan Sugiharto。

Selain itu,KPK juga yakin telah menemukan bukti-bukti baru yang menggambarkan keterlibatan Setya dalam proyek yang telah merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun。 Lembaga anti rasuah itu juga telah mempelajari putusan pra peradilan pada 29 September lalu,sehingga mereka yakin semua prosesnya sudah dilalui secara tepat hingga kembali menetapkan Setya sebagai tersangka。 - Rappler.com