新闻是有分量的

Jokowi:11 ribu triliun uang WNI tersimpan di luar negeri

2016年11月27日下午1:56发布
2016年11月27日下午1:57更新

税收AMNESTY。 Presiden Joko“Jokowi”Widodo didampingi Menteri Keuangan,Sri Mulyani(kanan Jokowi)dan Dirjen Pajak,Ken Dwijugiasteadi(kanan Sri Mulyani)saat sedang menyosialisasikan program Most Amnesty di Makassar pada Jumat,11月25日。 Foto diambil dari akun Twitter KSP @KSPgoid

税收AMNESTY。 Presiden Joko“Jokowi”Widodo didampingi Menteri Keuangan,Sri Mulyani(kanan Jokowi)dan Dirjen Pajak,Ken Dwijugiasteadi(kanan Sri Mulyani)saat sedang menyosialisasikan program Most Amnesty di Makassar pada Jumat,11月25日。 Foto diambil dari akun Twitter KSP @KSPgoid

MAKASSAR,印度尼西亚 - 印度尼西亚menghadapi tantangan besar untuk berebut arus pendanaan yang masuk ke negara lain di tengah kuatnya tekanan ekonomi global。 Tetapi,di sisi lain,justru masih banyak WNI yang memilih untuk menyimpan dana mereka di luar negeri。 Totalnya tidak tanggung-tanggung,mencapai Rp 11 ribu triliun。

Oleh sebab itu,pemerintah menggelar program pengampunan pajak supaya aliran dana dari luar negeri itu bisa kembali ke Indonesia。 Berdasarkan数据dari Kementerian Keuangan,dana yang selama ini berhasil masuk ke Indonesia sudah mencapai Rp 96,7 triliun。 Walau tidak mencapai sesuai目标,tapi angka itu di luar dari ekspektasi pemerintah。

Maka,Presiden Joko“Jokowi”Widodo semakin gencar melakukan sosialisasi terhadap program tersebut。 Salah satunya yang dia lakukan pada Jumat malam,11月25日di Makassar,Sulawesi Selatan。 Di hadapan para pengusaha di Hotel Clarion,Makassar,mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan tujuan dari program pengampunan pajak yang bukan hanya untuk pembangunan semata,tetapi juga memajukan perekonomian di Indonesia。

“Bayangkan saja,jika semua orang mengikuti tax amnesty ini,hanya dibutuhkan waktu beberapa tahun saja bagi Indonesia menjadi negara maju。 Bahkan,kita bisa menyamai Amerika Serikat dalam hal pertumbuhan ekonomi,“ujar Jokowi pada Jumat malam,11月25日。

Pada tahun 2018年mendatang,Jokowi menjanjikan akan ada keterbukaan informasi terkait dana WNI yang disimpan di luar negeri。 Perjanjian itu,kata Jokowi,sudah ditanda tangani oleh semua negara。 Sehingga,tidak ada lagi satu pun negara yang nantinya bisa menutupi data itu。

Jokowi kemudian menyinggung mengenai data pertumbuhan ekonomi Indonesia。 Di tahun 2016,nilai pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai di atas 5 persen。 Khusus untuk provinsi Sulawesi Selatan,pertumbuhan ekonomi mencapai angka 8,05 persen dan diharapkan bisa semakin meningkat dengan adanya program pengampunan pajak ini。

“Pengusaha kecil,menengah terutama pengusaha besar diharap dapat mengikuti税收特赦。 Ini dapat mendorong perekonomian di Indonesia。 Apalagi tahun ini dana yang masuk ke kas Indonesia mencapai Rp 9,8 triliun,“kata Jokowi。

Sulsel terendah soal peserta 税收特赦

Kendati menjadi salah satu kota besar di Indonesia,tetapi berdasarkan data dari Kementerian Keuangan,keikutsertaan para pengusaha terhadap program pemerintah ini masih rendah。 达里666.750 ribu wajib pajak(WP),hanya 1,3 persen atau setara 8.871 orang saja yang ikut program pengampunan pajak。

Sementara,secara keseluruhan di Pulau Sulawesi dari 1,6 wajib pajak yang terdaftar,hanya 27 ribu atau setara 1,1 persen saja yang ikut program pengampunan pajak。 Provinsi Sulawesi Barat,tercatat ada 83.302 wajib pajak。 Namun,yang ikut tax annesty hanya 497 orang atau sekitar 0,6 persen。 Provinsi Sulawesi Utara,tercatat ada 271.781 orang wajib pajak,namun yang ikut program pengampunan pajak hanya sekitar 1,2 persen atau 3.220 orang。

“Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan itu sangat tinggi。 Pak Gubernur juga selalu menggebu-gebu dengan laporan pertumbuhan ekonominya。 Tapi,warga yang ikut tax amnesty masih sangat kecil,“ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di hadapan 4.000 warga di Makassar。

Perempuan yang akrab disapa Ani itu mengatakan dana dari pajak itu akan digunakan untuk membangun daerah yang tertinggal di seluruh Indonesia。 Ujung-ujungnya,kata Ani,taraf kesejahteraan masyarakat akan meningkat。

Ani pun mengatakan ada konsekuensi bagi warga yang tidak ikut program pengampunan pajak di masa mendatang。

“Jika mereka tidak ikut tax amnesty dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak program tersebut berlaku,lalu Ditjen Pajak menemukan data terkait harta,maka harta itu dianggap sebagai tambahan penghasilan。 Jadi,kena tarif normal bisa mencapai 25 persen dan sanksi bunga 2 persen per bulan,“kata Sri menjelaskan。 - Rappler.com